Alokasi Pagu Kegiatan Rekapitulasi Hasil verifikasi 18 Parpol Peserta Pemilu 2014 pasca putusan DKPP

Kepada Yth
1. Sekretaris KPU Provinsi
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Bersama ini disampaikan hal-hal sbb

Pemberitahuan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kinerja KPU dengan KPU Provinsi

Kepada Yth
Sekretaris KPU Provinsi

Bersama ini disampaikan bahwa kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada :

Revisi DIPA

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) KPU Tahun Anggaran 2012 Nomor STAP-076.01.01-6/AG/2011 dan Nomor STAP-076.01.02-3/AG/2011 tentang persetujuan revisiDIPA kegiatan stock opname kotak dan bilik suara, tuntutan ganti rugi, inventarisasi aset, kekurangan gaji, uang makan, uang lelah dan tunjangan jabatan, kekurangan biaya operasional kantor (sewa gedung/gudang, listrik, biaya pemeliharaan, dll) serta belanja modal peralatan dan mesin, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pelaksanaan Pembayaran Tim Pokja Verifikasi Parpoll

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 Nopember 2012 Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 (sebagaimanaterlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

Penyusunan RKAKL 2013 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Kpd YTH

Sekretaris KPU Provinsi

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

 

Menindaklanjuti Rapat Penyusunan RKA-KL KPU Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta

Undangan Penyusunan RKAKL TA 2013

Kpd YTH
KPU Provinsi di seluruh Indonesia

bersama ini dilampirkan surat undangan Penyusunan RKAKL TA 2013

Rapat Pimpinan KPU dengan KPU Provinsi 2012

Dalam rangka konsolidasi organisasi dan perencanaan Kegiatan Pemilu 2014, akan diselenggarakan Rapat Pimpinan Tahun 2012 antara KPU dengan KPU Provinsi pada tgl 9 s/d 11 Mei 2012 di Jakarta

Penyusunan LAKIP dan TAPKIN KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama ini disampaikan hal-hal berikut...

Penundaan Penyusunan Rencana Kerja KPU

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Petunjuk Teknis/Juknis Rencana
Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RM K/L) DIPA KPU/KIP Provinsi dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2012 yang berkaitan dengan penyusunan Renja KPU
Tahun 2013, bahwa penyusunan Renja dimulai bulan Januari s/d Maret 2012

Evaluasi Kinerja APBN Tahun 2011

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T A 2012.

Berkenaan dengan telah disahkannya DIPA Revisi Ke-l KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Angaran 076 Tahun Anggaran 2012 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Pebruari 2012, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pada DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir. Petunjuk Teknis tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada RKA K/L DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

Pembukaan Blokir dan Revisi DIPA Ke-1 BA 076 untuk KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2012

             Menyusuli Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor I233/SJ/XI/2011 Tanggal 30 November 2011 perihal Pagu Anggaran KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2012, bersama ini diberitahukan bahwa revisi DIPA Ke-1 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Pebruari 2012 dan Daftar Revisi Anggaran (DRA) dalam proses pengiriman oleh Ditjen Perbendaharaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimasing-masing Provinsi.